Kebijakan Pendidikan Digital Disorot, GEMUL Minta Penjelasan Terbuka dari Dinas Lampung Barat

- Jurnalis

Rabu, 1 April 2026 - 09:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

kantor Pemerintah dinas pendidikan lampung barat

kantor Pemerintah dinas pendidikan lampung barat

Lampung Barat – Tikampost.id
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Untuk Lampung (LSM GEMUL), Irfan Fajri, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat terkait kesiapan pelaksanaan program pendidikan berbasis digital.

Kritik tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan pihak Dinas yang sebelumnya membuka ruang terhadap kritik dan masukan publik. Namun demikian, menurut Irfan, masih terdapat sejumlah pertanyaan teknis yang belum terjawab secara rinci.

“Perlu adanya penjelasan yang lebih konkret agar masyarakat memahami kesiapan pelaksanaan di lapangan,” ujar Irfan dalam keterangannya.

Ia menilai, transparansi dalam kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan, menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Nenek 72 Tahun di Way Kanan Tewas Diterkam Binatang Buas

Menurutnya, respons yang jelas dari pihak terkait sangat dibutuhkan, terutama menyangkut kesiapan infrastruktur serta mekanisme pelaksanaan program di lapangan.

Selain itu, GEMUL juga menyoroti kondisi geografis dan ekonomi masyarakat Lampung Barat yang dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan berbasis digital, seperti ujian daring.

“Masih ada wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet. Hal ini perlu menjadi perhatian agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara merata,” tambahnya.

GEMUL berharap, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait kesiapan program tersebut, termasuk langkah antisipasi terhadap kendala yang mungkin dihadapi masyarakat.

Baca Juga :  salah seorang Pejabat Kaur desa sompin terjun berpolitik sambil mengcungkan tangannya  pada Pascal  bupati Aceh singkil.patut diduga Bawaslu tutup mata.

Lebih lanjut, pihaknya berencana mengajukan permohonan audiensi guna memperoleh penjelasan langsung serta mendorong adanya dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

“Harapannya, kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat,” tutup Irfan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait hal tersebut.

Marto

Penulis : SURMARTO

Editor : Tikampost

Berita Terkait

Polres Way Kanan Terbitkan DPO terhadap Tersangka Kasus Kekerasan Anak
Polisi Amankan Terduga Pelaku Pencurian Rumah di Pulau Punjung
Tim Kejati Kalsel Diduga Geledah KSOP Banjarmasin, Keluar Bawa Kotak Misterius
Pengedar Sabu Asal Jambi Ditangkap di Dharmasraya, Polisi Amankan Barang Bukti
Tinjau Arus Balik Bakauheni, Kapolri Sebut Kecelakaan Lebaran Turun 7,8 Persen
Libur Lebaran, Wisata Hutan Monyet Solear Diserbu Pengunjung, Murah tapi Minim Tempat Sampah
Sesi Fhoto bersama pimpinan DPRD Sujito,SM dengan wartawan di acara open house
Pimpinan DPRD Sujito, SM Gelar Open House Idul Fitri, Wujudkan Silaturahmi dan Kebersamaan.

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 18:34 WIB

Polres Way Kanan Terbitkan DPO terhadap Tersangka Kasus Kekerasan Anak

Jumat, 3 April 2026 - 11:54 WIB

Polisi Amankan Terduga Pelaku Pencurian Rumah di Pulau Punjung

Rabu, 1 April 2026 - 09:48 WIB

Kebijakan Pendidikan Digital Disorot, GEMUL Minta Penjelasan Terbuka dari Dinas Lampung Barat

Rabu, 1 April 2026 - 08:47 WIB

Tim Kejati Kalsel Diduga Geledah KSOP Banjarmasin, Keluar Bawa Kotak Misterius

Selasa, 31 Maret 2026 - 09:26 WIB

Pengedar Sabu Asal Jambi Ditangkap di Dharmasraya, Polisi Amankan Barang Bukti

Berita Terbaru