Bantuan Beras Bulog berhenti di kelurahan, KPK Periksa 38 Saksi

- Jurnalis

Kamis, 10 September 2026 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlebar penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlebar penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.

JAKARTA,TIKAMPOST.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlebar penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.

Penyidikan kini menelusuri jalur distribusi bansos hingga ke tingkat Bulog, pemerintah daerah, koordinator kabupaten (Korkab) PKH, dan pendamping PKH di daerah.

Kepala Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah (Jateng), Sri Muniati, dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut pada Rabu (9/9/2026).

Baca Juga :  Mau ambil Motor, Dua Oknum Matel Coba Rusak Kunci Setang di Kapuk Ditegur Warga

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap Sri.

“SRM, Kepala BULOG Kanwil Jawa Tengah,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Selain Sri, KPK memanggil total 38 saksi. Sebagian besar saksi berasal dari jajaran Dinas Sosial, Korkab PKH, hingga pendamping PKH di sejumlah kecamatan.

Baca Juga :  Rotasi Besar - Besaran Polda Metro Jaya, Jabatan Strategis Berganti

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan di Polres Kabupaten Brebes.

Di Brebes, saksi yang dipanggil antara lain Kepala Dinas Sosial Brebes tahun 2020 H. Masfuri, Kepala Bidang Bansos Brebes tahun 2020 H. Hasan Basri, sejumlah Korkab PKH tahun 2020, serta pendamping PKH di Kecamatan Brebes, Wanasari dan Bulakamba.

Berita Terkait

Mursalin, S.H. Resmi Jadi Penasehat PWGK-KRESEK, Alex Sibti Perkuat Soliditas Organisasi
Ketua PWGK-KRESEK Desak Camat Udin dan Plt PPTK Gunung Kaler Tegas Awasi Proyek APBD 2026
Pengurus Truk Keluhkan pengambilan STNK yang di Tilang Disebut Belum Disetor ke Polresta Bandung
Kelurahan Kapuk kembali Membantu Merelokasi Warga Terdampak Pembangunan Rupom Kali Apuran
Pejabat Publik Aktif Publikasi di Medsos Tak Dapat Mengganti Fungsi Sosial Kontrol
Muhamad Amud Minta Maaf kepada Wartawan, Tegaskan DPRD Terbuka bagi Insan Pers
William Soroti Pak Ogah yang Dikeluhkan Warga, Pemprov DKI Diminta Tegas dan Konsisten
Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler Kresek Ikuti UKW JMSI di Dewan Pers

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Mursalin, S.H. Resmi Jadi Penasehat PWGK-KRESEK, Alex Sibti Perkuat Soliditas Organisasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 13:14 WIB

Ketua PWGK-KRESEK Desak Camat Udin dan Plt PPTK Gunung Kaler Tegas Awasi Proyek APBD 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 15:18 WIB

Pengurus Truk Keluhkan pengambilan STNK yang di Tilang Disebut Belum Disetor ke Polresta Bandung

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:33 WIB

Kelurahan Kapuk kembali Membantu Merelokasi Warga Terdampak Pembangunan Rupom Kali Apuran

Jumat, 16 Oktober 2026 - 10:04 WIB

Pejabat Publik Aktif Publikasi di Medsos Tak Dapat Mengganti Fungsi Sosial Kontrol

Berita Terbaru