Bantuan Beras Bulog berhenti di kelurahan, KPK Periksa 38 Saksi

- Jurnalis

Kamis, 10 September 2026 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlebar penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlebar penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.

KPK juga mendalami nilai kontrak serta biaya yang dikeluarkan dalam proses distribusi. Penyidik turut menelusuri kemungkinan adanya keuntungan atau aliran dana yang muncul akibat pelaksanaan distribusi yang tidak sesuai kontrak.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe. Pemeriksaan tersebut antara lain berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras.

Rudy telah ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lain. KPK sebelumnya mengumumkan lima tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi distribusi bansos Kemensos tahun 2020, yang terdiri atas tiga orang dan dua korporasi.

Baca Juga :  Rotasi Besar - Besaran Polda Metro Jaya, Jabatan Strategis Berganti

KPK juga telah memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang yang berkaitan dengan perkara tersebut, yakni Rudy Tanoe, Direktur Operasional DNR Logistics periode 2021–2024 Herry Tho, Direktur Utama DNR Logistics periode 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker, serta Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos Edi Suharto.

Baca Juga :  QR Code BBM Subsidi Mendadak Dihapus, Sopir Logistik Minta Mekanisme Cadangan BBM Subsidi

Dengan diperiksanya Kepala Bulog Kanwil Jateng serta puluhan pejabat dan pendamping PKH di Brebes dan Jember, penyidikan KPK kini bergerak lebih jauh ke berbagai simpul rantai distribusi bansos.

KPK perlu memastikan bagaimana perubahan jalur distribusi tersebut terjadi, mengapa bantuan yang seharusnya sampai ke rumah penerima justru berhenti di tingkat kelurahan, serta siapa saja yang bertanggung jawab dan memperoleh keuntungan dari penyimpangan tersebut.*

(Rwn)

Berita Terkait

Mursalin, S.H. Resmi Jadi Penasehat PWGK-KRESEK, Alex Sibti Perkuat Soliditas Organisasi
Ketua PWGK-KRESEK Desak Camat Udin dan Plt PPTK Gunung Kaler Tegas Awasi Proyek APBD 2026
Pengurus Truk Keluhkan pengambilan STNK yang di Tilang Disebut Belum Disetor ke Polresta Bandung
Kelurahan Kapuk kembali Membantu Merelokasi Warga Terdampak Pembangunan Rupom Kali Apuran
Pejabat Publik Aktif Publikasi di Medsos Tak Dapat Mengganti Fungsi Sosial Kontrol
Muhamad Amud Minta Maaf kepada Wartawan, Tegaskan DPRD Terbuka bagi Insan Pers
William Soroti Pak Ogah yang Dikeluhkan Warga, Pemprov DKI Diminta Tegas dan Konsisten
Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler Kresek Ikuti UKW JMSI di Dewan Pers

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Mursalin, S.H. Resmi Jadi Penasehat PWGK-KRESEK, Alex Sibti Perkuat Soliditas Organisasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 13:14 WIB

Ketua PWGK-KRESEK Desak Camat Udin dan Plt PPTK Gunung Kaler Tegas Awasi Proyek APBD 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 15:18 WIB

Pengurus Truk Keluhkan pengambilan STNK yang di Tilang Disebut Belum Disetor ke Polresta Bandung

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:33 WIB

Kelurahan Kapuk kembali Membantu Merelokasi Warga Terdampak Pembangunan Rupom Kali Apuran

Jumat, 16 Oktober 2026 - 10:04 WIB

Pejabat Publik Aktif Publikasi di Medsos Tak Dapat Mengganti Fungsi Sosial Kontrol

Berita Terbaru