WAY KANAN,Tikampost.id – Wajah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Way Kanan dinilai masih menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran. Di satu sisi, ruas jalan di kawasan Baradatu dan sekitarnya tampak mulus, lebar, dan terang. Namun di sisi lain, sejumlah jalan penghubung desa di Kecamatan Banjit, Pakuan Ratu hingga Gunung Labuhan masih rusak, berlumpur saat hujan, dan berdebu ketika musim kemarau tiba.
Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa pembangunan masih lebih berorientasi pada proyek yang mudah terlihat dibanding kebutuhan dasar masyarakat desa.
Pemimpin Redaksi Media Jurnallampung, Ferdiansyah, menilai ketimpangan pembangunan yang terjadi bukan hanya persoalan tampilan fisik wilayah, melainkan mencerminkan pola kebijakan yang lebih mengutamakan proyek-proyek yang mudah terlihat publik.
“Ketimpangan ini bukan sekadar soal estetika pembangunan. Ini cermin bahwa arah pembangunan masih terjebak pada logika yang penting terlihat dulu,” ujar Ferdiansyah, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pembangunan jalan di pusat kota memang lebih cepat dirasakan dan mudah dijadikan indikator keberhasilan pemerintah. Namun dampaknya berbeda dengan pembangunan jalan produksi di wilayah pertanian dan perkebunan yang justru menjadi urat nadi ekonomi masyarakat Way Kanan.
Sebagai daerah agraris dengan slogan Way Kanan Bumi Petani, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari sektor kopi, karet, sawit, singkong, hingga padi. Sayangnya, akses jalan yang rusak membuat distribusi hasil panen menjadi terhambat.
“Kalau jalan ke kebun rusak, biaya angkut naik. Petani akhirnya terpaksa menjual murah karena posisi tawarnya lemah. Jalan rusak di kampung pada akhirnya sama saja memelihara kemiskinan,” katanya.
Ia menilai persoalan utama bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan soal prioritas kebijakan. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja infrastruktur di APBD disebut tetap tersedia, namun distribusinya dianggap belum merata.
“Proyek yang cepat selesai dan punya dampak politik biasanya lebih diprioritaskan dibanding jalan desa yang manfaat ekonominya justru lebih besar tapi kurang populer,” ujarnya.
Padahal, lanjut dia, pembangunan jalan usaha tani memiliki dampak langsung terhadap perekonomian warga. Perbaikan satu kilometer jalan produksi disebut mampu menekan biaya logistik hingga 30 persen dan mengurangi risiko kerusakan hasil panen.
Selain itu, penggunaan data dinilai belum maksimal dalam menentukan prioritas pembangunan. Di era digital dan program Satu Data Indonesia, kondisi jalan rusak sebenarnya dapat dipetakan secara detail melalui laporan pemerintah kampung maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Masalahnya data itu sering tidak menjadi dasar utama saat penyusunan Musrenbang dan APBD. Akibatnya yang diprioritaskan justru jalan yang dekat dengan pusat kekuasaan, bukan yang paling mendesak dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa dampak jalan rusak tidak hanya menyangkut kenyamanan berkendara. Infrastruktur yang buruk turut mempengaruhi akses pendidikan, kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi desa.
“Anak-anak bisa terlambat sekolah karena akses terputus. Ibu hamil sulit dirujuk ke puskesmas. Investor kecil juga enggan masuk kampung karena ongkos logistik mahal,” katanya.
Karena itu, konsep pembangunan dari pinggiran diminta tidak berhenti sebagai slogan semata. Pemerintah daerah diharapkan mulai memprioritaskan pembangunan jalan produksi, jalan penghubung antarkampung, serta jembatan kecil yang selama ini menjadi akses utama masyarakat desa.
“Kepala daerah yang berhasil bukan hanya yang bisa membangun jalan mulus di depan kantor bupati, tapi yang mau turun ke kampung dan memastikan hasil tani warga bisa keluar tanpa hambatan,” tuturnya.
Kini masyarakat menanti arah kebijakan pembangunan Way Kanan ke depan, apakah masih akan mempertahankan pola lama yang terpusat di kawasan perkotaan atau mulai memberi perhatian serius pada jalan-jalan desa yang selama ini dinilai terabaikan.
(Hendri Darmawan)
