Jakarta, tikampost.id — Dugaan aliran uang sebesar Rp3,98 miliar kepada sejumlah pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah, terungkap dalam surat dakwaan terhadap pengusaha tambang Samin Tan. Uang tersebut diduga diberikan untuk memuluskan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal pengangkut batu bara milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Samin Tan bersama A. A. NGR Bagus Jaya Wardhana, Muhammad Juni Eka Wardhana, dan Helmi Zaidan Mauludin diduga terlibat dalam pemberian uang kepada sejumlah pejabat KUPP/KSOP Rangga Ilung.
Pemberian uang tersebut diduga dilakukan melalui Imam, yang disebut bertindak sebagai perwakilan PT Samudra Pacific Marine (SPM) dan PT Anugerah Mahadaya Nusantara (AMNUS).
Jaksa menguraikan, uang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk setiap penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dari rangkaian penerbitan izin tersebut, total uang yang diduga diserahkan mencapai Rp3.980.000.000 atau sekitar Rp3,98 miliar.
Sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang diduga menerima aliran uang tersebut antara lain Handry Sulfian, Ruslan Fariadi, Rahmatul Isnin, Suripto, Alexander Seleng Allokendek, Sumarno, Normasitah, Abdul Latif Sarjono, Logan Sinaga, Wawan Rudi Berlianto, Nurkholis, I Nengah Marsika, dan Siansiba.
Menurut jaksa, pemberian uang itu bertujuan melancarkan penerbitan SIB/SPB bagi kapal-kapal pengangkut batu bara yang berangkat dari Jetty atau Terminal Khusus (Tersus) Damparan PT Artha Contractor.
Tidak hanya dugaan pemberian uang, jaksa juga menyoroti proses penerbitan dokumen pelayaran yang diduga dilakukan menggunakan dokumen yang telah direkayasa. Penerbitan izin tersebut disebut berlangsung tanpa pemeriksaan teknis dan pemeriksaan lapangan, termasuk pemeriksaan terhadap penanganan serta pengangkutan muatan batu bara.
Dalam surat dakwaannya, jaksa menyebutkan:
“Bahwa Terdakwa SAMIN TAN bersama-sama dengan A. A. NGR BAGUS JAYA WARDHANA, MUHAMMAD JUNI EKA WARDHANA, dan HELMI ZAIDAN melalui Imam selaku perwakilan PT Samudra Pasific Marine (SPM) dan PT Anugerah Mahadaya Nusantara (AMNUS) menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB)/Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga seluruhnya sebesar Rp3.980.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).”
Jaksa selanjutnya menjelaskan bahwa uang tersebut diduga diberikan kepada pihak-pihak di lingkungan KUPP/KSOP Rangga Ilung agar penerbitan izin pelayaran kapal pengangkut batu bara dari Jetty/Tersus Damparan PT Artha Contractor dapat berjalan lancar.
“Dengan menggunakan dokumen yang telah direkayasa tanpa melakukan pemeriksaan teknis, pemeriksaan lapangan, serta pemeriksaan penanganan dan pengangkutan muatan barang berbahaya batubara,” demikian salah satu uraian dalam dakwaan.
Penerbitan SIB/SPB tersebut, menurut jaksa, memungkinkan Samin Tan bersama sejumlah pihak lainnya tetap melakukan pengiriman dan penjualan batu bara dari PT AKT, meskipun perjanjian pertambangan perusahaan tersebut telah diakhiri.
Dugaan suap dalam pengurusan izin pelayaran ini menjadi bagian dari perkara dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT. Jaksa menguraikan bahwa aktivitas pengiriman dan penjualan batu bara perusahaan tersebut masih berlangsung meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) telah diakhiri melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 19 Oktober 2017.
Dalam perkara ini, Samin Tan bersama sejumlah pihak didakwa melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan pertambangan dan penjualan batu bara PT AKT. Selain dugaan suap untuk penerbitan izin pelayaran, perkara tersebut juga mencakup dugaan rekayasa dokumen pertambangan, pengiriman batu bara, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga bersumber dari hasil penjualan batu bara.
Seluruh dugaan tersebut merupakan materi dakwaan jaksa yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Editor : Red/Tim
Sumber Berita: tikampost.id
