OKU TIMUR, TikamPost.id – Masyarakat Desa Rasuan Darat, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, mempertanyakan tindak lanjut Inspektorat Kabupaten OKU Timur terhadap laporan dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Pasalnya, laporan resmi yang disampaikan warga sejak 9 November 2026 hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pungutan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum perangkat desa setempat.
Warga mengaku resah karena setiap kali bantuan sosial disalurkan, diduga terdapat permintaan sejumlah uang atau pemotongan bantuan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan bantuan yang diterima KPM tidak sesuai dengan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Salah seorang perwakilan warga berinisial SM, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya tindak lanjut dari instansi pengawas daerah tersebut.
“Sejak kami menyampaikan aspirasi dan laporan resmi ke Inspektorat pada 9 November lalu, hingga hari ini belum ada tindak lanjut yang jelas. Surat dari media saja seolah diabaikan, apalagi laporan dari kami sebagai masyarakat kecil,” ujar SM.
Menurut SM, sebagian besar warga merasa resah dan mengaku dirugikan atas dugaan praktik tersebut. Namun, mereka memilih tidak bersuara karena khawatir akan mendapatkan tekanan, termasuk kemungkinan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial pada periode berikutnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat Desa Rasuan Darat mendesak Inspektorat Kabupaten OKU Timur segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif.
Warga juga meminta agar apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SM menegaskan, apabila dalam waktu mendatang tidak ada perkembangan penanganan laporan, masyarakat berencana membawa persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia agar mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai kewenangannya.
“Kami berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti. Jika memang terbukti ada oknum yang melakukan pelanggaran, kami meminta diberikan sanksi agar menjadi efek jera dan hak masyarakat sebagai penerima bantuan sosial tidak lagi dikurangi,” tegas SM.
Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten OKU Timur dapat memberikan kejelasan mengenai perkembangan laporan tersebut demi menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat penerima bantuan sosial.
Penulis : Hardopatmoko
Editor : Tikampost.id











