OKU TIMUR, TikamPost.id – Perjuangan 199 kepala keluarga (KK) warga eks transmigrasi angkatan 1987 di Desa Rasuan Darat, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, untuk memperoleh hak atas Lahan II kembali memasuki babak baru.
Setelah bertahun-tahun tertunda akibat persoalan batas wilayah, bahkan sempat diadukan hingga ke Kantor Staf Presiden (KSP), warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Rasuan Darat kini meminta dukungan media untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait agar penyelesaian persoalan tersebut segera direalisasikan.
Persoalan agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini bermula sejak wilayah tersebut ditetapkan sebagai desa definitif. Hingga kini, hak atas Lahan II yang diperuntukkan bagi ratusan kepala keluarga eks transmigrasi tersebut belum juga terealisasi, meskipun warga mengaku telah memenuhi prosedur administrasi serta kewajiban pembiayaan.
Tiga perwakilan Paguyuban Warga Rasuan Darat, yakni Eko, Subekti, dan Jumal, mengungkapkan bahwa pada 10 April 2018, masyarakat telah menyetorkan biaya pengukuran tanah sebesar Rp1.275.000 per KK kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKU Timur.
Namun, proses pengukuran di lapangan yang dilakukan tim gabungan BPN bersama instansi terkait saat itu terpaksa dihentikan demi menjaga keamanan. Pasalnya, kegiatan tersebut mendapat pengadangan dari sekelompok warga Desa Pandansari, Kecamatan Belitang Madang Raya, yang disebut membawa senjata tajam.
Harapan penyelesaian sempat muncul setelah Pemerintah Kabupaten OKU Timur menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tapal Batas antara Desa Rasuan Darat dan Desa Pandansari pada 5 Juli 2018.
Upaya penyelesaian juga telah ditempuh hingga tingkat nasional. Pada 10 November 2018, perwakilan warga mengadukan persoalan tersebut kepada Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) di Kantor Staf Presiden (KSP).
Pengaduan itu kemudian mendapat respons melalui surat resmi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan yang saat itu ditandatangani Jaleswari Pramodhawardani.
Meski telah melalui berbagai upaya, baik di tingkat daerah maupun nasional, penyelesaian persoalan pengukuran dan pembagian Lahan II tersebut hingga kini belum juga tuntas.
Atas dasar itu, warga membentuk paguyuban dan memberikan mandat kepada media online untuk membantu menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut kepada pemerintah daerah dan instansi berwenang.
Sebagai tindak lanjut, pada 2 November 2026, media online tersebut melayangkan surat resmi kepada Bupati OKU Timur, Dinas Transmigrasi, serta BPN OKU Timur guna meminta kejelasan dan mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Dalam penelusuran lanjutan ke sejumlah kantor instansi terkait pada Senin (9/11/2026), pihak media memperoleh informasi bahwa surat permohonan tersebut telah masuk dalam proses administrasi masing-masing instansi.
Sekretaris BPN OKU Timur menyampaikan bahwa surat tersebut sedang diproses. Sementara itu, pihak Dinas Transmigrasi mengonfirmasi bahwa berkas telah berada di meja Kepala Bidang (Kabid). Adapun staf Sekretariat Daerah (Setda) OKU Timur menyampaikan bahwa dokumen tersebut telah sampai di meja Bupati OKU Timur untuk ditindaklanjuti.
Dengan adanya dasar hukum berupa Perbup Nomor 39 Tahun 2018 serta perhatian yang sebelumnya telah diberikan Kantor Staf Presiden, warga berharap Bupati OKU Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat segera mengambil langkah konkret.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada proses administrasi, tetapi juga segera menuntaskan persoalan pengukuran dan realisasi pembagian Lahan II sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi 199 kepala keluarga eks transmigrasi angkatan 1987, kepastian atas hak lahan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut keadilan dan kepastian hukum atas hak yang telah lama mereka perjuangkan.
Penulis : Hardopatmoko
Editor : Tikampost.id
