KUALA KAPUAS, TikamPost.id – Pengangkatan tiga tenaga pendidik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SDN 1 Palangkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menuai sorotan dan dipertanyakan oleh salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Sorotan tersebut muncul lantaran ketiga tenaga pendidik yang disebut telah diangkat menjadi PPPK itu diduga tidak pernah tercatat sebagai tenaga honorer maupun aktif mengajar di SDN 1 Palangkau Lama sebelum pengangkatan.
Salah seorang tokoh masyarakat Desa Palangkau Lama berinisial HK mempertanyakan proses pengangkatan tersebut. Ia menduga terdapat ketidaksesuaian prosedur dalam proses pengusulan tenaga pendidik menjadi PPPK.
Menurut HK, tiga nama yang menjadi sorotan tersebut masing-masing Cici, Carolina Abel, dan Ramli.
Ia menyebutkan, Cici diduga tidak pernah menjadi tenaga honorer di sekolah tersebut sejak awal 2026. Namun, yang bersangkutan disebut telah mengenakan pakaian dinas harian (PDH) dan aktif mengajar setelah memperoleh status PPPK.
Sementara itu, Carolina Abel disebut tidak pernah menjadi tenaga honorer maupun mengajar di sekolah tersebut. Namun, sekitar Juni hingga Juli 2026, yang bersangkutan sudah terlihat mengenakan pakaian PDH.
Hal serupa juga disampaikan HK terkait Ramli. Menurutnya, Ramli tidak pernah mengajar maupun menjadi tenaga honorer di SDN 1 Palangkau Lama. Namun, sejak akhir Agustus 2026, yang bersangkutan disebut sudah mulai mengajar dengan mengenakan pakaian PDH.
HK juga mempertanyakan mekanisme pengangkatan ketiga tenaga pendidik tersebut. Ia menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar pengusulan dan persyaratan administrasi yang digunakan dalam proses pengangkatan menjadi PPPK.
Ia meminta instansi terkait memeriksa persoalan tersebut, termasuk memastikan apakah seluruh persyaratan dan ketentuan kepegawaian telah dipenuhi.
Menurut HK, tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK harus memenuhi persyaratan masa kerja dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas dasar itu, HK meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap proses pengangkatan ketiga tenaga pendidik tersebut. Ia juga meminta agar dugaan adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), sebagaimana yang dipersoalkannya, ditelusuri sesuai ketentuan hukum.
“Kasus ini harus diperiksa oleh pihak berwenang agar semuanya menjadi jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jika memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sehingga memberikan efek jera,” tegas HK.
Kepala Sekolah Berikan Klarifikasi
Sementara itu, Kepala SDN 1 Palangkau Lama, Yeremia, S.Pd., saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, memberikan penjelasan terkait status ketiga tenaga pendidik tersebut.
Yeremia menjelaskan bahwa Cici memang telah memperoleh status PPPK paruh waktu. Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan surat keputusan (SK) yang berlaku mulai 1 November 2026 hingga 31 Oktober 2027.
“Kalau Cici memang PPPK paruh waktu. Ada SK-nya, mulai berlaku 1 November 2026 sampai 31 Oktober 2027, yang dikeluarkan pada 5 Oktober 2026 dan ditandatangani Bupati Kapuas M. Wiyatno,” ungkap Yeremia.
Terkait Carolina Abel, Yeremia menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan tenaga guru sukarela yang tidak menerima honor dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Menurutnya, Carolina Abel membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah sambil menunggu apabila nantinya terdapat kesempatan pengangkatan sebagai PNS atau PPPK.
“Kalau masih memakai baju PDH, itu hanya penyesuaian saja. Namun, kalau memang tidak diperbolehkan, tentu tidak akan dipakai lagi,” jelasnya.
Yeremia juga menyampaikan bahwa Ramli memiliki status yang sama dengan Carolina Abel, yakni guru sukarela yang membantu kegiatan belajar mengajar tanpa menerima honor dari dana BOSP.
“Memang kami kekurangan guru, sehingga mereka membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa menerima honor dari dana BOS,” terangnya.
Ia menambahkan, apabila ada pihak yang keberatan dengan keberadaan Carolina Abel dan Ramli di sekolah tersebut, persoalan itu dapat dikonfirmasikan langsung kepada pihak sekolah maupun tenaga pendidik yang bersangkutan.
Yeremia juga menyebutkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah dilaporkan kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Murung.
Korwil Pendidikan: Kepala Sekolah Tidak Berwenang Mengusulkan PPPK
Terpisah, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kapuas Murung, Bobo, S.Pd.SD., saat dikonfirmasi pada 11 November 2026, menjelaskan bahwa kepala sekolah tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan tenaga pendidik menjadi PPPK.
Menurutnya, kewenangan pengusulan tersebut berada pada Dinas Pendidikan.
“Kepala sekolah tidak berwenang mengusulkan guru menjadi PPPK. Itu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Namun, ketika ditanyakan mengenai kemungkinan tenaga pendidik yang sebelumnya tidak pernah menjadi honorer di SDN 1 Palangkau Lama dapat diangkat menjadi PPPK, Bobo menjelaskan bahwa hal tersebut dimungkinkan apabila yang bersangkutan pernah mengajar di sekolah lain selama dua tahun.
“Hal itu bisa saja terjadi apabila sebelumnya mereka pernah mengajar di tempat lain selama dua tahun. Itu bisa menjadi dasar untuk diangkat menjadi PPPK,” jelasnya.
Dinas Pendidikan Belum Berhasil Dikonfirmasi
Sementara itu, awak media berupaya meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Dr. Suwarno Muriyat, S.Ag., M.Pd., melalui Kepala Bidang Ketenagaan, Rahmat Pratama King.
Namun, saat awak media mendatangi ruang kerjanya, yang bersangkutan diketahui sedang mengikuti kegiatan di Palangka Raya bersama Kepala Dinas Pendidikan.
Hal tersebut disampaikan salah seorang staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
Dengan demikian, hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas guna mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, persyaratan, serta dasar administrasi pengangkatan tenaga pendidik menjadi PPPK di SDN 1 Palangkau Lama.
Klarifikasi dari instansi terkait diperlukan agar persoalan ini dapat menjadi terang dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Penulis : Moh. Sariansyah
Editor : Tikampost.id
