Polemik Tanah Wakaf Mushola Al-Arqom di Jakarta Pusat, Takmir Tolak Dugaan Pengosongan Sepihak dan Minta Transparansi Ruislag

- Jurnalis

Minggu, 22 November 2026 - 14:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – TikamPost.id

Pengelolaan tanah wakaf dan bangunan Mushola Al-Arqom yang berlokasi di Karet Pasar Baru Timur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi polemik. Imam dan sejumlah jamaah menyampaikan keberatan atas dugaan rencana pengosongan mushola secara sepihak yang disebut melibatkan oknum nazhir dan pihak ahli waris.

Bagi takmir dan jamaah, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pergantian bangunan maupun pengelolaan aset. Lebih dari itu, terdapat amanah wakif, kepastian hukum, serta keberlangsungan fungsi tempat ibadah yang harus dilindungi.

Mereka mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk meminta jamaah meninggalkan mushola yang selama ini menjadi tempat beribadah dan dirawat bersama oleh takmir serta masyarakat sekitar.

Imam Mushola Al-Arqom, Agus Ilhamsyah, yang akrab disapa Pak Nanang, menegaskan bahwa pengosongan tempat ibadah tidak semestinya dilakukan melalui tekanan ataupun tindakan sepihak tanpa kejelasan prosedur hukum.

Ia juga menyoroti dugaan rencana ruislag atau tukar guling tanah dan bangunan mushola dengan pihak pengembang. Menurutnya, pengelolaan aset wakaf tidak boleh menjadi ruang bagi kepentingan segelintir pihak, terlebih apabila prosesnya tidak diketahui secara terbuka oleh takmir dan jamaah.

“Persoalan tanah dan bangunan Mushola Al-Arqom yang diduga akan dijual oleh oknum nazhir dan oknum ahli waris kepada pihak pengembang tidak boleh diputuskan secara sepihak. Harus melalui proses yang jelas. Keberadaan mushola bukan sekadar bangunan fisik, melainkan tempat jamaah menjalankan ibadah,” kata Nanang, Sabtu (21/11/2026).

Nanang mempertanyakan apakah rencana pengosongan tersebut telah didasarkan pada kesepakatan tertulis, dokumen resmi, serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurutnya, jamaah tidak seharusnya diminta meninggalkan tempat ibadah tanpa penjelasan yang transparan mengenai status tanah wakaf maupun rencana perubahan pemanfaatannya.

Ia mengingatkan bahwa kewenangan nazhir dalam mengelola harta benda wakaf bukan berarti memberikan kebebasan untuk bertindak tanpa batas. Ada amanah wakif yang wajib dijaga serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi.

“Jangan sampai ada persekongkolan antara oknum nazhir dan ahli waris yang justru membodohi kita semua, sementara takmir bersama jamaah sudah menjaga amanah wakif dengan merawat mushola selama kurang lebih sembilan tahun,” ujarnya.

Takmir Minta Transparansi, Bukan Sekadar Diminta Angkat Kaki

Takmir Mushola Al-Arqom menyatakan tidak menutup pintu penyelesaian melalui jalur musyawarah. Mereka justru meminta agar polemik tersebut diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk takmir, nazhir, ahli waris, serta calon pihak pelaksana ruislag.

Baca Juga :  Pemerintah Kecamatan Pulau Petak Klarifikasi Pemberitaan Soal Pembangunan di Desa Mawar Mekar

Namun, menurut mereka, mediasi tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk membenarkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Seluruh dokumen dan dasar hukum terkait rencana perubahan pemanfaatan tanah wakaf harus disampaikan secara terbuka.

“Kami meminta persoalan ini dimediasikan dengan baik, transparan, dan sesuai ketentuan hukum wakaf antara takmir dan pihak pelaksana ruislag. Kalau memang ada aturan pergantian bangunan mushola, seperti apa mekanisme tertulisnya?” kata Nanang.

Ia juga mempertanyakan perhatian pihak-pihak terkait terhadap keberadaan mushola sebelum munculnya rencana pengembangan atau pengalihan lahan tersebut.

“Mushola terbengkalai selama ini mereka ke mana? Giliran ada yang mau beli, baru bicara tentang kepentingan mushola dan jamaah. Jangan sampai kepentingan pribadi justru dibungkus dengan alasan demi kepentingan tempat ibadah,” tuturnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan takmir terhadap proses yang mereka nilai belum berjalan secara transparan.

Mereka meminta agar tidak ada tindakan pengosongan maupun tekanan terhadap jamaah sebelum status hukum, dokumen, dan mekanisme rencana ruislag mendapatkan kejelasan.

Takmir Apresiasi Respons Kepolisian, Minta Perlindungan Jamaah

Di tengah polemik yang berkembang, takmir Mushola Al-Arqom menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas perhatian terhadap surat pemberitahuan dan permohonan perlindungan hukum yang telah mereka sampaikan.

“Kami Takmir Mushola Al-Arqom di Karet Pasar Baru Timur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapolri beserta jajarannya, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat atas perhatian serta respons cepat terhadap surat pemberitahuan dan permohonan perlindungan hukum yang telah kami kirimkan,” ujar perwakilan takmir.

Mereka berharap perhatian kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada jamaah sekaligus mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat.

Bagi takmir, perlindungan hukum diperlukan agar seluruh pihak dapat menghormati prosedur yang berlaku dan tidak melakukan tindakan sepihak terhadap tempat ibadah sebelum persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang jelas.

UU Wakaf Mengatur Ketat Pengalihan Harta Benda Wakaf

Polemik Mushola Al-Arqom semestinya tidak berhenti pada saling klaim kewenangan. Persoalan ini perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan harta benda wakaf.

Baca Juga :  DANA PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SDN 83 KRUI KEC.KARYA PENGGAWA JADI SOROTAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mengatur larangan terhadap pengalihan harta benda wakaf melalui berbagai bentuk tindakan hukum.

Dalam Pasal 40, undang-undang tersebut melarang harta benda wakaf dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Sementara itu, Pasal 41 mengatur pengecualian secara terbatas terhadap ketentuan tersebut. Perubahan atau penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan memperoleh izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Artinya, rencana ruislag tanah wakaf tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tertentu. Status hukum tanah wakaf, alasan perubahan, persetujuan, perizinan, hingga jaminan keberlanjutan fungsi wakaf harus dapat dibuktikan sesuai ketentuan hukum.

Apabila memang terdapat rencana perubahan pemanfaatan tanah wakaf Mushola Al-Arqom, pihak nazhir dan pihak terkait diharapkan dapat membuka dokumen serta menjelaskan mekanisme yang ditempuh kepada takmir dan jamaah.

Transparansi bukanlah tuntutan berlebihan, melainkan bagian dari pertanggungjawaban dalam menjaga amanah wakaf.

Kini, pertanyaan mendasar masih menggantung: apakah kepentingan jamaah dan keberlangsungan tempat ibadah benar-benar menjadi prioritas, atau justru harus tersisih ketika kepentingan pengembangan lahan mulai muncul?

Tanah wakaf bukanlah harta pribadi yang dapat diperlakukan sesuka hati. Nazhir merupakan pihak yang menerima amanah untuk mengelola dan melindungi harta benda wakaf, bukan pemilik yang bebas menentukan nasibnya tanpa memperhatikan ketentuan hukum.

Apabila dugaan pengosongan dilakukan tanpa prosedur yang sah, persoalan ini berpotensi menjadi masalah serius terkait kepatuhan terhadap hukum serta tanggung jawab dalam menjaga amanah wakaf.

Redaksi Menunggu Klarifikasi dan Hak Jawab

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi TikamPost.id belum memperoleh keterangan maupun klarifikasi dari pihak nazhir dan ahli waris terkait keberatan yang disampaikan takmir, termasuk mengenai dasar hukum rencana ruislag dan dugaan pengosongan Mushola Al-Arqom.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak nazhir, ahli waris, maupun pihak pengembang untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, serta hak jawab guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

 

Penulis : Red/Tim

Editor : Tikampost.id

Berita Terkait

Korban Penganiayaan di Oku Timur malah Jadi Pelaku, Diduga Diperas Ratusan Juta
Dugaan Penganiayaan di Rudi Salon OKU Timur, Saksi Sebut WN dan YL Datang Sebelum Keributan Terjadi
Pastikan Lapas dan Rutan Tetap Kondusif, Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Razia Mendadak Bersama TNI, Polri, dan BNN
Warga Rasuan Darat Desak Inspektorat OKU Timur Tindaklanjuti Dugaan Pungli Bansos, Ancam Adukan ke Ombudsman RI
Reses di Citra 6, Hilda Kusuma Dewi Serap Aspirasi Warga RW 015 Tegal Alur, Soroti BPJS Nonaktif hingga Persoalan Banjir
Sat Reskrim Polres Pesisir Barat Ungkap Kasus Pencurian Motor, Dua Terduga Pelaku Diamankan
Empat Kali Surati Bupati Tak Kunjung Tuntas, Warga Register 44 Way Kanan Adukan Pemkab ke Ombudsman RI
Sengketa Lahan Eks Transmigrasi Rasuan Darat Memasuki Babak Baru, Warga Desak Bupati OKU Timur Segera Bertindak

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:57 WIB

Korban Penganiayaan di Oku Timur malah Jadi Pelaku, Diduga Diperas Ratusan Juta

Minggu, 22 November 2026 - 15:06 WIB

Dugaan Penganiayaan di Rudi Salon OKU Timur, Saksi Sebut WN dan YL Datang Sebelum Keributan Terjadi

Minggu, 22 November 2026 - 14:17 WIB

Polemik Tanah Wakaf Mushola Al-Arqom di Jakarta Pusat, Takmir Tolak Dugaan Pengosongan Sepihak dan Minta Transparansi Ruislag

Jumat, 20 November 2026 - 19:20 WIB

Pastikan Lapas dan Rutan Tetap Kondusif, Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Razia Mendadak Bersama TNI, Polri, dan BNN

Kamis, 19 November 2026 - 08:18 WIB

Warga Rasuan Darat Desak Inspektorat OKU Timur Tindaklanjuti Dugaan Pungli Bansos, Ancam Adukan ke Ombudsman RI

Berita Terbaru