WAY KANAN, LAMPUNG – TikamPost.id – Paguyuban Masyarakat Kawasan Hutan Register 44 menyoroti lambannya respons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan terkait penyelesaian persoalan status lahan dan kepastian pemenuhan hak-hak kesejahteraan masyarakat yang telah bermukim di kawasan tersebut selama kurang lebih 25 tahun.
Hingga saat ini, dari empat surat resmi yang telah dilayangkan kepada Bupati Way Kanan, hanya satu surat yang mendapatkan balasan. Namun, jawaban tersebut dinilai belum menyentuh substansi permohonan dan belum memberikan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Perwakilan Paguyuban Register 44 mengungkapkan, satu-satunya surat yang mendapat tanggapan dari Pemkab Way Kanan berkaitan dengan permohonan pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Dalam permohonan tersebut, paguyuban berharap kepala daerah dapat mengambil kebijakan diskresi dengan mempertimbangkan kondisi khusus masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan Register 44.

Namun, jawaban yang diterima justru mengacu pada ketentuan normatif mengenai pembentukan wilayah administratif. Ketentuan tersebut dinilai sulit dipenuhi masyarakat selama belum ada kejelasan mengenai status dan legalitas lahan yang mereka tempati.
Dorong Tindak Lanjut Rekomendasi Tim Terpadu
Keempat surat yang dilayangkan kepada Bupati Way Kanan pada dasarnya bertujuan mendorong pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi Tim Terpadu (Timdu) Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Berdasarkan hasil verifikasi dan kunjungan lapangan Timdu PPTPKH di kawasan Register 44, telah teridentifikasi lahan seluas 984,42 hektare yang memenuhi kriteria untuk peruntukan permukiman, fasilitas sosial (fasos), dan fasilitas umum (fasum).
Bagi masyarakat yang telah menetap selama kurang lebih seperempat abad di kawasan tersebut, kepastian legalitas lahan menjadi kebutuhan mendesak. Hal itu berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak kesejahteraan, kepastian hukum, serta akses terhadap pelayanan dasar dari pemerintah.
Diperkuat Rekomendasi Instansi Provinsi dan Pusat
Desakan Paguyuban Register 44, menurut keterangan yang disampaikan, juga telah didukung sejumlah langkah administratif dari instansi pemerintah tingkat provinsi maupun pusat.
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui kepala dinas telah melayangkan surat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan Nomor 500.4.3/755/V.24/2026 perihal PPTPKH untuk meneruskan rekomendasi Timdu PPTPKH terkait kawasan Register 44.
Selain itu, dukungan juga datang dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM dengan nomor surat PDK-HA.01.05-20. Rekomendasi tersebut ditujukan langsung kepada Bupati Way Kanan.
Penguatan dari kementerian tersebut merujuk pada nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah disepakati. Dalam kesepakatan itu, Bupati Way Kanan disebut telah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan lahan Register 44 yang dikuasai masyarakat sekaligus menjamin pemenuhan akses pelayanan dasar bagi warga setempat.
Minta Pemerintah Daerah Segera Bertindak
Paguyuban Masyarakat Register 44 berharap Bupati Way Kanan segera merealisasikan komitmen yang tertuang dalam MoU serta memberikan tanggapan secara substansial terhadap tiga surat lainnya yang hingga kini belum mendapatkan jawaban.
Masyarakat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah agar persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut tidak terus berlarut-larut.
Bagi warga Register 44, penyelesaian persoalan ini bukan semata-mata menyangkut status lahan, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, kesejahteraan, dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar sebagaimana mestinya.
Penulis : Hardopatmoko
Editor : Tikampost.id











