JAKARTA,Tikampost.id – Maraknya praktik juru parkir liar dan Pak Ogah di sejumlah wilayah Jakarta menjadi sorotan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana SH.
William menilai persoalan Pak Ogah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, persoalan tersebut tidak akan tuntas tanpa perhatian khusus dari gubernur.
“Jujur saja: masalah Pak Ogah tidak akan selesai selama Gubernur tidak menaruh perhatian khusus menertibkan,” tulis William Melalui unggahan di akun Threads pribadinya dilihat Tikampost.id, Minggu (11/10/2026).
Ia mengungkapkan, laporan mengenai keberadaan Pak Ogah yang dikeluhkan warga telah berulang kali disampaikan. Namun, penanganannya dinilai belum memberikan hasil yang berkelanjutan.
Menurut William, setelah dilaporkan, sejumlah Pak Ogah hanya menghindar sementara atau berpindah lokasi, kemudian persoalan serupa kembali muncul.
“Setiap laporan yang saya lakukan, Pak Ogah itu kabur sementara atau pindah tempat,” ungkapnya.
William menilai, penertiban Pak Ogah, PKL, hingga bangunan di bantaran kali membutuhkan keberanian dan ketegasan pemimpin meski berisiko menuai penolakan politik.
“Penegakan hukum seperti penertiban Pak Ogah, PKL, dan menggusur warga di bantaran kali sangat tidak populer. Sejauh ini hanya Ahok yang berani,” kata William.
Lebih lanjut William menilai, kuatnya jaringan juru parkir liar dan Pak Ogah menjadi tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta karena penertibannya berisiko menimbulkan konsekuensi politik.
“Risiko politik sangat besar. Apalagi jaringan tukang parkir dan Pak Ogah ini sangat besar/kuat,”ujarnya.
Sorotan tersebut kembali menempatkan persoalan Pak Ogah sebagai tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam memastikan penertiban berjalan konsisten dan tidak sekadar memindahkan masalah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Penanganan yang berkelanjutan diperlukan agar keluhan masyarakat tidak terus berulang dan ketertiban di ruang publik dapat terjaga.
(Rwn/Kbr)
