TikamPost.id, PESISIR BARAT – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) akhirnya memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan proyek infrastruktur yang sebelumnya menjadi sorotan publik, khususnya mengenai keterlambatan pekerjaan dan dugaan ketidaksesuaian kualitas hasil pembangunan.
Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Pesibar, Mesrawan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (5/11/2026).
Dalam forum tersebut, Mesrawan mengakui bahwa sejumlah paket pekerjaan infrastruktur jalan mengalami keterlambatan hingga melewati batas waktu kontrak.
Ia berdalih, salah satu kendala yang dihadapi pihaknya adalah sulitnya menjalin komunikasi dengan kontraktor atau pihak ketiga selaku pelaksana proyek. Padahal, menurutnya, Dinas PUPR telah berulang kali menyampaikan peringatan, baik secara lisan maupun tertulis.
“Jujur saja, kami sulit untuk komunikasi dengan pihak ketiga,” ujar Mesrawan dalam RDP tersebut.
Mesrawan juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan melalui mekanisme adendum kontrak dengan konsekuensi pengenaan denda. Namun, sejumlah rekanan disebut tetap tidak memenuhi kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat.
“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengingatkan. Baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak ketiga,” katanya.
Ia tidak menampik bahwa berdasarkan kondisi riil di lapangan, beberapa pekerjaan telah melewati masa kontrak. Meski demikian, dengan mempertimbangkan kondisi serta aspek teknis pekerjaan, pihaknya menilai masih terdapat pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk diselesaikan melalui mekanisme adendum disertai pengenaan denda.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pengendalian proyek di lingkungan Dinas PUPR Pesibar.
Pasalnya, apabila instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan mengaku kesulitan berkomunikasi dengan kontraktor, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap proyek yang dibiayai menggunakan anggaran negara tersebut dijalankan?
Konsultan Akui Teguran Tidak Diindahkan Kontraktor
Dalam RDP yang sama, konsultan pengawas sejumlah proyek, Kadek Sugiono, turut memaparkan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan.
Menurut Kadek, beberapa titik pekerjaan bahkan baru mulai dikerjakan sekitar dua minggu setelah penandatanganan kontrak. Kondisi tersebut dinilai turut memicu keterlambatan hingga pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
Terkait pengawasan di lapangan, Kadek mengklaim pihaknya telah memberikan teguran kepada kontraktor, termasuk mengenai metode pelaksanaan pengecoran beton yang dilakukan pada sore hari. Namun, teguran tersebut disebut tidak sepenuhnya diindahkan oleh pelaksana pekerjaan.
“Kami untuk pengawasan, kami tegur sudah apa yang kami sampaikan, ngecor beton sore dan sebagainya tapi ya nggak diikuti, terus mereka kewalahan karena kerja diburu waktu, ya makanya jadi molor,” ungkapnya.
Keterangan tersebut semakin memperkuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan pengawasan proyek, terutama untuk memastikan pekerjaan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Tiga Persoalan Mendasar yang Menjadi Sorotan
Meski sejumlah penjelasan telah disampaikan dalam RDP, masih terdapat beberapa persoalan mendasar yang membutuhkan jawaban dan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Pertama, mengapa sejumlah pekerjaan beton rigid yang baru selesai dikerjakan sudah mengalami keretakan? Apakah kondisi tersebut disebabkan metode pengecoran, komposisi campuran material, proses pengerjaan, atau faktor teknis lainnya?
Kedua, apakah pemberian kesempatan melalui mekanisme adendum disertai pengenaan denda sudah cukup efektif untuk memastikan kontraktor menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak? Jika kontraktor tetap tidak memenuhi kewajibannya, langkah tegas dan sanksi apa yang akan diterapkan sesuai aturan yang berlaku?
Ketiga, bagaimana tanggung jawab pengawasan di lapangan? Jika konsultan pengawas mengaku telah memberikan teguran, tetapi tidak diindahkan oleh kontraktor, mengapa persoalan tersebut masih terus terjadi hingga pekerjaan mengalami keterlambatan?
Sejumlah pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar persoalan keterlambatan maupun dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan tidak berhenti sebatas pembahasan dalam forum RDP.
Terlebih, proyek-proyek tersebut menggunakan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari sisi ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, maupun kesesuaian dengan spesifikasi teknis.
DPRD Akan Kawal Proyek hingga Tahap PHO
Sementara itu, Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan sejumlah proyek tersebut hingga tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan.
RDP tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Pesisir Barat Mohammad Emir Lilardi, Ketua Komisi II Ellya Triskova, Sekretaris Komisi II Gusti Kadi Artawan, serta anggota Komisi II Riza Pahlevi.
Dari pihak eksekutif, Kepala Dinas PUPR Pesibar Mesrawan hadir didampingi Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air. Turut hadir konsultan pengawas serta pihak rekanan atau kontraktor pelaksana proyek.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Pesibar menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR. Temuan tersebut meliputi beton yang baru dikerjakan tetapi sudah mengalami keretakan, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis, hingga pekerjaan yang melewati batas waktu kontrak.
Berbagai temuan tersebut menjadi perhatian serius DPRD. Evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan seluruh pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta anggaran yang telah dialokasikan.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari uang rakyat tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga harus menjamin kualitas, ketahanan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Penulis : Eni sopia
Editor : Tikampost.id
