DIDUGA OKNUM LAPAK KARET GUNAKAN SURAT REKOMENDASI PALSU, IZIN LINGKUNGAN DIPERTANYAKAN

- Jurnalis

Selasa, 30 Juni 2026 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Way Kanan – Tikampost.id

Dugaan pemalsuan surat keterangan dan rekomendasi kampung mencuat di Kampung Karya Maju, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Dokumen tersebut diduga digunakan untuk pengurusan izin usaha jual beli getah karet oleh salah satu oknum pemilik lapak, Senin (29/06/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa surat yang mengatasnamakan pemerintah kampung tersebut patut diduga tidak sah. Padahal, surat rekomendasi kepala kampung merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dibuat atau digunakan secara sembarangan.

Dalam perspektif hukum, tindakan pemalsuan surat dapat dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Selain itu, penggunaan dokumen palsu untuk kepentingan perizinan usaha juga berpotensi menimbulkan sanksi administratif, termasuk pembatalan izin dan penutupan usaha.

Baca Juga :  Aksi Cepat DLH Kabupaten Tangerang, Tumpukan Sampah di Kali Dadap Berhasil Diatasi

Tak hanya itu, terkait izin lingkungan, setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup.

Saat dikonfirmasi, pemilik lapak karet bernama Dadang menyatakan bahwa dirinya telah mengantongi izin usaha dan lingkungan dari pihak desa.

“Saya sudah memiliki surat izin usaha dan lingkungan dari desa, Pak,” ujarnya kepada awak media.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Kepala Kampung Karya Maju, Edison. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi maupun izin lingkungan atas nama yang bersangkutan.

Baca Juga :  KASUDIN PAREKRAF JAKARTA BARAT SAMBUT HANGAT SILATURAHMI POKJA PWI

“Maaf sebelumnya, saudara Dadang belum pernah sama sekali mengajukan permohonan ataupun menerima surat izin lingkungan dan rekomendasi usaha dari pemerintah kampung dalam bentuk apa pun,” tegas Edison.

Atas temuan ini, media akan meminta klarifikasi lanjutan kepada pihak terkait serta aparat penegak hukum guna memastikan kebenaran dugaan tersebut. Jika terbukti, maka tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku harus segera dilakukan.

Tikampost.id juga membuka ruang hak tanya dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Penulis : Sumarto

Editor : Tikampost

Berita Terkait

Mursalin, S.H. Resmi Jadi Penasehat PWGK-KRESEK, Alex Sibti Perkuat Soliditas Organisasi
Ketua PWGK-KRESEK Desak Camat Udin dan Plt PPTK Gunung Kaler Tegas Awasi Proyek APBD 2026
Pengurus Truk Keluhkan pengambilan STNK yang di Tilang Disebut Belum Disetor ke Polresta Bandung
Kelurahan Kapuk kembali Membantu Merelokasi Warga Terdampak Pembangunan Rupom Kali Apuran
Pejabat Publik Aktif Publikasi di Medsos Tak Dapat Mengganti Fungsi Sosial Kontrol
Muhamad Amud Minta Maaf kepada Wartawan, Tegaskan DPRD Terbuka bagi Insan Pers
William Soroti Pak Ogah yang Dikeluhkan Warga, Pemprov DKI Diminta Tegas dan Konsisten
Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler Kresek Ikuti UKW JMSI di Dewan Pers

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Mursalin, S.H. Resmi Jadi Penasehat PWGK-KRESEK, Alex Sibti Perkuat Soliditas Organisasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 13:14 WIB

Ketua PWGK-KRESEK Desak Camat Udin dan Plt PPTK Gunung Kaler Tegas Awasi Proyek APBD 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 15:18 WIB

Pengurus Truk Keluhkan pengambilan STNK yang di Tilang Disebut Belum Disetor ke Polresta Bandung

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:33 WIB

Kelurahan Kapuk kembali Membantu Merelokasi Warga Terdampak Pembangunan Rupom Kali Apuran

Jumat, 16 Oktober 2026 - 10:04 WIB

Pejabat Publik Aktif Publikasi di Medsos Tak Dapat Mengganti Fungsi Sosial Kontrol

Berita Terbaru