OKU TIMUR, TikamPost.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Rasuan Darat, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, menjadi sorotan setelah sejumlah warga mengeluhkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum perangkat lingkungan.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, mereka mengaku diminta membayar uang sebesar Rp10.000 oleh oknum Rukun Tetangga (RT) setiap kali menerima bantuan beras. Pungutan tersebut disebut-sebut dengan alasan untuk disetorkan kepada pihak Rukun Warga (RW).
Tak hanya itu, dugaan pungutan juga mencuat dalam pelaksanaan program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu. Sejumlah warga penerima program tersebut mengaku diminta menyetorkan uang hingga Rp500.000, baik melalui balai desa maupun dengan mendatangi rumah kepala desa.
Selain persoalan dugaan pungutan, warga juga mempertanyakan jumlah beras bantuan yang diterima. Pasalnya, menurut pengakuan warga, terdapat pembagian beras yang diduga tidak sesuai dengan alokasi bantuan yang seharusnya diterima.
Salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengungkapkan bahwa permintaan uang sebesar Rp10.000 dilakukan ketika warga menerima surat undangan untuk mengambil bantuan.
“Kami diminta uang Rp10.000 oleh Pak RT. Kalau tidak membayar, kami takut bantuan tidak diberikan atau nama kami dicoret dari daftar penerima,” ungkap salah seorang warga kepada awak media.
Keluhan serupa juga disampaikan warga penerima program bedah rumah. Mereka mengaku diminta menyetorkan uang sebesar Rp500.000. Selain itu, warga disebut harus menyiapkan sendiri sejumlah material bangunan, seperti pasir, batu bata, kayu, dan kebutuhan lainnya.
Bahkan, menurut pengakuan warga, terdapat kekhawatiran bahwa hak penerima bantuan dapat dialihkan kepada orang lain apabila tidak mampu memenuhi permintaan tersebut.
“Kami yang terdaftar sebagai penerima bedah rumah merasa terbebani. Kalau tidak menyetor Rp500.000 dan tidak sanggup membeli material bangunan, katanya hak kami bisa dicabut dan diberikan kepada orang lain,” ujar warga yang meminta keluhannya diperhatikan.
Menindaklanjuti informasi dan keluhan tersebut, awak media mendatangi Kantor Desa Rasuan Darat untuk meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa terkait dugaan pungutan dalam penyaluran bansos beras maupun pelaksanaan program bedah rumah. Namun, saat awak media tiba, kepala desa tidak berada di kantor.
Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, pihak media kemudian melayangkan surat permintaan klarifikasi secara resmi dengan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan atau penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Rasuan Darat terkait sejumlah keluhan dan dugaan tersebut.
Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Rasuan Darat maupun pihak-pihak terkait guna memastikan informasi yang disampaikan berimbang dan sesuai dengan fakta di lapangan.
Penulis : Hardopatmoko
Editor : Tikampost.id
