Bantuan Beras Bulog berhenti di kelurahan, KPK Periksa 38 Saksi

- Jurnalis

Kamis, 10 September 2026 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlebar penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlebar penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.

KPK juga mendalami nilai kontrak serta biaya yang dikeluarkan dalam proses distribusi. Penyidik turut menelusuri kemungkinan adanya keuntungan atau aliran dana yang muncul akibat pelaksanaan distribusi yang tidak sesuai kontrak.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe. Pemeriksaan tersebut antara lain berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras.

Rudy telah ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lain. KPK sebelumnya mengumumkan lima tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi distribusi bansos Kemensos tahun 2020, yang terdiri atas tiga orang dan dua korporasi.

Baca Juga :  Wabup Sangihe “Bersembunyi”? Etika Birokrasi Dipertanyakan!

KPK juga telah memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang yang berkaitan dengan perkara tersebut, yakni Rudy Tanoe, Direktur Operasional DNR Logistics periode 2021–2024 Herry Tho, Direktur Utama DNR Logistics periode 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker, serta Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos Edi Suharto.

Baca Juga :  Diguyur Hujan Semalaman Sebabkan Genangan Air di Jalan Pos Polisi Kapuk

Dengan diperiksanya Kepala Bulog Kanwil Jateng serta puluhan pejabat dan pendamping PKH di Brebes dan Jember, penyidikan KPK kini bergerak lebih jauh ke berbagai simpul rantai distribusi bansos.

KPK perlu memastikan bagaimana perubahan jalur distribusi tersebut terjadi, mengapa bantuan yang seharusnya sampai ke rumah penerima justru berhenti di tingkat kelurahan, serta siapa saja yang bertanggung jawab dan memperoleh keuntungan dari penyimpangan tersebut.*

(Rwn)

Berita Terkait

Mau ambil Motor, Dua Oknum Matel Coba Rusak Kunci Setang di Kapuk Ditegur Warga
“Pedagang Keluhkan Bau Got dan Sampah, Kebersihan Pasar Bumdes Pagedangan Disorot”
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Masuk Jakarta, Publik Tunggu Langkah Konkret Pemprov DKI
Pemprov DKI Imbau Warga Jakarta Waspada Dampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
Kecelakaan Beruntun Libatkan 3 Mobil 1 Motor di Kembangan Jakarta Barat, Korban Berjatuhan
Pasar Sore Rusun BCI Cengkareng Timur Dilanda Kebakaran
Lansia Gagal Terima Bansos Gegara Data Terdeteksi Judol, Sopir Angkutan Barang Khawatir Bernasib Sama
Ketua PP Ranting Kapuk Alex Simamora Resmi Menikah dengan Eli Gianti

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 14:35 WIB

Bantuan Beras Bulog berhenti di kelurahan, KPK Periksa 38 Saksi

Kamis, 10 September 2026 - 13:03 WIB

Mau ambil Motor, Dua Oknum Matel Coba Rusak Kunci Setang di Kapuk Ditegur Warga

Senin, 7 September 2026 - 12:01 WIB

“Pedagang Keluhkan Bau Got dan Sampah, Kebersihan Pasar Bumdes Pagedangan Disorot”

Minggu, 6 September 2026 - 21:07 WIB

Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Masuk Jakarta, Publik Tunggu Langkah Konkret Pemprov DKI

Minggu, 6 September 2026 - 17:49 WIB

Pemprov DKI Imbau Warga Jakarta Waspada Dampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Berita Terbaru