Kekayaan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Menurun Drastis, Publik Bertanya-tanya

- Jurnalis

Rabu, 27 November 2024 - 21:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 27 November 2024 – Arifin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, mencatatkan penurunan signifikan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2021 dan 2023.

Berdasarkan laporan yang diterima, total kekayaan bersih Arifin pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 11,75 miliar, turun drastis dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 24,59 miliar.

Penurunan tersebut terutama terjadi pada kategori tanah dan bangunan, dengan nilai yang menyusut dari Rp 23,81 miliar pada 2021 menjadi Rp 11,08 miliar pada 2023.

Baca Juga :  POLRES METRO JAKARTA BARAT LAMBAT MENAGANI KASUS PENIPUAN. YANG TELAH MASUK LAPORAN NYA.

Selain itu, nilai alat transportasi dan mesin juga menurun dari Rp 573 juta menjadi Rp 393,5 juta.

Dalam laporan terbaru, aset tanah dan bangunan yang dimiliki Arifin tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Tangerang.

Perubahan signifikan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, termasuk kemungkinan pelepasan aset atau penyesuaian nilai.

Di sisi lain, jumlah hutang Arifin juga mengalami penurunan dari Rp 680 juta menjadi Rp 546 juta, menunjukkan adanya pelunasan sebagian kewajiban.
Menurut pengamat kebijakan publik, transparansi dalam laporan harta kekayaan seperti ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik.

Baca Juga :  Rumbia di Aceh Barat: Hilangnya Buah, Munculnya Peluang Baru  

“Penurunan kekayaan yang besar tentu menarik perhatian. Harus ada penjelasan lebih lanjut agar tidak memunculkan spekulasi,” ujar Awy Eziari,S.E.,MM Tokoh Pemuda dan akademisi

Publik menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait untuk memastikan bahwa perubahan kekayaan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan negara

Laporan LHKPN merupakan salah satu alat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga setiap perubahan signifikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

(Red)

Berita Terkait

Diona Christy Silitonga, Oknum Pendeta Merangkap Karyawan Bank JTrust, Dituntut 10 Tahun Penjara
Diduga Ada Praktik Prostitusi Terselubung di Massage Neo Play Lounge, Pengawasan Pemkot Jakbar Dipertanyakan
Alumni STM GP/SMK Cengkareng Gelar Temu Kangen
Musrenbang Nagari Koto Padang Digelar, Wabup Leli Arni Tekankan Prioritas Pembangunan
Oknum Kades Mawar Mekar Diduga Masukkan Pembangunan Dana Aspirasi ke Laporan Dana Desa
ADA Tour Travel Umroh Gelar Sosialisasi di Kampung Gedung Riang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
Terpilih Aklamasi Bagus Budi Antoro Mpd. Pimpin Dpd Apkasindo Sijunjung Periode 2025 – 2030.

Berita Terkait

Rabu, 17 September 2025 - 15:17 WIB

Diona Christy Silitonga, Oknum Pendeta Merangkap Karyawan Bank JTrust, Dituntut 10 Tahun Penjara

Selasa, 16 September 2025 - 19:43 WIB

Diduga Ada Praktik Prostitusi Terselubung di Massage Neo Play Lounge, Pengawasan Pemkot Jakbar Dipertanyakan

Sabtu, 13 September 2025 - 22:34 WIB

Alumni STM GP/SMK Cengkareng Gelar Temu Kangen

Selasa, 9 September 2025 - 20:27 WIB

Musrenbang Nagari Koto Padang Digelar, Wabup Leli Arni Tekankan Prioritas Pembangunan

Senin, 8 September 2025 - 17:30 WIB

Oknum Kades Mawar Mekar Diduga Masukkan Pembangunan Dana Aspirasi ke Laporan Dana Desa

Berita Terbaru