WAYKANAN-TIKAMPOST Pemerintah Kabupaten Way Kanan kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Way Kanan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah bersama Ketua DPRD Rial Kalbadi dan Sekretaris Daerah Machiavelli Herman Tarmizi pada Jumat, 29 Mei 2026.
Capaian ini tentu patut diapresiasi. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki pengungkapan yang memadai, serta dinilai telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Mempertahankan predikat tersebut selama 16 tahun berturut-turut bukanlah perkara mudah dan menjadi bukti adanya konsistensi dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.
Namun di balik prestasi tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini masih menjadi keluhan di berbagai wilayah Kabupaten Way Kanan.
Pertanyaan yang kerap muncul di tengah masyarakat cukup sederhana: jika tata kelola keuangan daerah dinilai baik, mengapa sebagian jalan yang menjadi urat nadi aktivitas warga masih mengalami kerusakan?
Pertanyaan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Di sejumlah ruas jalan kabupaten, warga masih menghadapi kondisi jalan berlubang, permukaan aspal yang rusak, serta genangan air saat musim hujan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Data kondisi jalan pun menunjukkan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur masih cukup besar. Tercatat sekitar 34,4 persen jalan kabupaten di Way Kanan masih berada dalam kondisi rusak. Angka tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian dan percepatan yang lebih serius.
Di beberapa lokasi, kerusakan jalan bahkan telah berlangsung bertahun-tahun. Warga harus mengurangi kecepatan kendaraan untuk menghindari lubang, sementara biaya perawatan kendaraan terus meningkat akibat kondisi jalan yang kurang memadai.
Tentu perlu dipahami bahwa opini WTP bukanlah ukuran keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, bukan penilaian terhadap kualitas jalan, tingkat kesejahteraan masyarakat, maupun capaian pembangunan fisik.
Karena itu, keberhasilan mempertahankan opini WTP seharusnya menjadi modal untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang lebih dirasakan masyarakat.
Ada beberapa catatan yang layak menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.
Pertama, pembangunan infrastruktur jalan perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama, terutama pada ruas-ruas yang memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat.
Kedua, transparansi pembangunan perlu terus diperkuat. Masyarakat berhak mengetahui alokasi anggaran infrastruktur, lokasi pekerjaan, progres pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Ketiga, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan harus dilakukan secara konsisten. Setiap proyek yang menggunakan anggaran publik harus menghasilkan manfaat yang optimal dan memiliki kualitas yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Masyarakat Way Kanan tentu bangga atas raihan opini WTP ke-16 yang berhasil dipertahankan pemerintah daerah. Namun masyarakat juga berharap prestasi tersebut dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang nyata.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan tata kelola keuangan tidak hanya tercermin dari laporan yang memperoleh penilaian baik, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Way Kanan telah membuktikan kemampuannya mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa setiap capaian administrasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang lebih merata, berkualitas, dan menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
WTP adalah prestasi. Namun bagi masyarakat, jalan yang aman, nyaman, dan layak dilalui setiap hari adalah bentuk keberhasilan yang paling nyata.
Penulis : Hendri Darmawan
Editor : Tikampost
