Tangerang — Sejumlah organisasi mahasiswa di Kabupaten Tangerang mendesak pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan untuk bertanggung jawab atas maraknya aktivitas truk tambang yang diduga menjadi penyebab kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa.
Desakan tersebut disampaikan oleh LMND, PC HIKMAHBUDHI, dan IMM Kabupaten Tangerang menyusul insiden kecelakaan yang terjadi pada 8 Mei 2026 dan mengakibatkan korban jiwa.
Dalam pernyataan sikapnya, ketiga organisasi tersebut menilai bahwa pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional truk tambang di wilayah tersebut.
“Masyarakat setiap hari menggunakan jalan umum, namun kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya aman akibat masih adanya truk tambang yang diduga melanggar aturan, seperti melebihi kapasitas muatan dan melintas di luar jam operasional,” demikian pernyataan yang disampaikan.
Mereka juga menyoroti keluhan masyarakat yang disebut telah berlangsung lama terkait aktivitas truk tambang yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Atas kondisi tersebut, organisasi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, antara lain:
Penindakan terhadap truk tambang yang melanggar aturan operasional.
Evaluasi terhadap izin dan jalur operasional truk tambang.
Peningkatan pengawasan oleh instansi terkait.
Prioritas terhadap keselamatan masyarakat pengguna jalan.
Transparansi penanganan kasus kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.
Selain itu, mereka juga menyatakan akan melakukan aksi sebagai bentuk kontrol sosial apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah dalam waktu dekat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut.
Kasus kecelakaan yang melibatkan truk tambang kembali menjadi perhatian publik dan memunculkan dorongan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan demi menjamin keselamatan pengguna jalan.
Penulis : Tim
Editor : Tikampost
